LENSA, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menyatakan kesiapan dalam peluncuran program Lima Kelurahan Sadar Kerukunan. 

Program ini akan menjadi model percontohan penguatan moderasi beragama di tingkat kelurahan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar terhadap program tersebut, termasuk dari sisi regulasi agar pelaksanaannya berkelanjutan.

Ia menilai program Lima Kelurahan Sadar Kerukunan sebagai langkah konkret memperkuat Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Makassar. 

“Pemerintah Kota Makassar mendukung penuh program ini, termasuk dukungan secara regulasi agar berkelanjutan,” kata Munafri, saat menerima audiensi Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Makassar bersama jajaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Panitia Jappa Jokka Cap Go Meh,  di Balai Kota Makassar, pada Senin (23/2/2026). 

Lima kelurahan percontohan itu tersebar di tiga kecamatan, yakni Wajo, Manggala, dan Tamalate. Program tersebut dijadwalkan pada 28 Februari 2026, mendatang. 

Penetapan wilayah didasarkan pada sejumlah indikator, di antaranya keberadaan rumah ibadah lintas agama serta keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuda dalam menjaga harmoni sosial.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Muhammad, mengatakan program ini dirancang untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas kerukunan umat beragama secara terukur.

 Ia mengakui, pada tahun sebelumnya belum ada langkah sistematis di tingkat kelurahan sehingga capaian indeks belum optimal.

“Tahun lalu kita belum menyiapkan ini sehingga nilai kualitas dan kuantitas kerukunan di tingkat nasional belum bergerak cepat. Dengan lima kelurahan ini, kita berharap menjadi titik awal moderasi dan toleransi berjalan lebih baik,” ujarnya.

Menurut dia, keberadaan rumah ibadah berbagai agama dalam satu wilayah menjadi indikator penting terciptanya ruang dialog dan interaksi antarumat. Selain itu, pelibatan pemuda lintas agama juga diharapkan mampu menjadi sistem deteksi dini potensi gesekan sosial.

“Kalau tersedia rumah ibadah untuk semua agama, itu pertanda semua tokoh agama ada di situ. Termasuk kalangan pemuda lintas agama yang kita himpun untuk memberikan informasi perkembangan kerukunan di wilayahnya. Selama ini kita sering turun setelah terjadi konflik, padahal sudah sulit. Dengan Kelurahan Sadar Kerukunan, kita ingin mencegah sejak dini,” jelasnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Fathur Rahim, menilai inisiatif tersebut menunjukkan pendekatan preventif dalam menjaga stabilitas sosial. Ia berharap penguatan kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga keagamaan, melainkan juga masyarakat luas.

“Dengan apa yang kita lakukan ini, kiranya masyarakat melihat dan menjaga keharmonisan. Jadi bukan cuma pemerintah, Departemen Agama, FKUB yang menjaga keharmonisasi, tetapi seluruh masyarakat kota ikut menjaga,” katanya.

Pemerintah Kota Makassar optimistis peluncuran lima Kelurahan Sadar Kerukunan dapat menjadi fondasi penguatan toleransi secara berkelanjutan sekaligus mempertegas komitmen Makassar sebagai kota yang inklusif dan rukun. (*)