“Kalau hujan sedikit langsung tergenang. Salah satunya karena saluran air tertutup, ada lapak di atas drainase, ada sampah menumpuk. Akhirnya air tidak mengalir. Ini yang harus kita jujur lihat di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Makassar lainnya, Imam Musakkar, meminta penataan dan relokasi PKL dijalankan sebagai bagian dari mitigasi bencana, terutama di tengah musim hujan.

“Kalau mau serius mencegah banjir, ini salah satu pintunya. Tertibkan lapak di bahu jalan, bersihkan drainase, jangan tunggu banjir baru bergerak,” katanya.

Imam menegaskan penertiban tidak boleh dilakukan setengah-setengah dan harus disertai solusi konkret.

“Kalau memang mau ditertibkan, kasih juga solusinya. Atur tempatnya, atur jamnya. Jangan sampai orang dilarang tapi tidak diberikan alternatif,” tuturnya.

Pemerintah Kota Makassar menyatakan setiap penertiban selalu disertai solusi.

 Sejumlah PKL yang sebelumnya berjualan di depan Asrama Haji dan kawasan GOR diarahkan ke Terminal Daya dan area dalam GOR. PKL Jalan Saripa Raya dialihkan ke kawasan Car Free Day Boulevard, sementara PKL Jalan Pampang direlokasi ke lokasi baru di belakang Kantor BPJS Pampang.

Adapun PKL di Jalan Maipa dan Jalan Datu Museng dipindahkan ke Pasar Baru WR Supratman.

 PKL di kawasan Pantai Losari diarahkan berjualan pada kegiatan Car Free Day di kawasan MNEK dan Jalan Jenderal Sudirman. Pemerintah kota menegaskan penataan dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan ekonomi warga. (*)