LENSA, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2027 di Novotel Hotel Makassar, Kamis (29/1/2026). 

 Forum ini menjadi tahapan awal penyusunan arah pembangunan daerah yang partisipatif dan berbasis data.

Munafri mengatakan, forum konsultasi publik merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mewajibkan pembahasan rancangan awal RKPD bersama perangkat daerah dan para pemangku kepentingan.

Masukan dari forumtersebut, kata dia, akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan sebagai dasar penyempurnaan dokumen RKPD.

Menurut Munafri, forum ini bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang dialog strategis antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kebutuhan publik.

 “RKPD harus disusun secara partisipatif agar arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata dia.

Ia menegaskan, tahun 2027 memiliki posisi penting karena menjadi tahun ketiga kepemimpinan Munafri–Aliyah sekaligus fase konsolidasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025–2029. Karena itu, RKPD 2027 tidak boleh dipandang sebagai dokumen tahunan semata.

“RKPD harus menjadi instrumen strategis untuk memastikan kesinambungan program, konsistensi kebijakan, dan percepatan pencapaian target RPJMD,” ujar Munafri. 

Munafri pun mengingatkan, RPJMD Makassar 2025–2029 telah menetapkan visi pembangunan kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam misi, sasaran, strategi, hingga program prioritas yang dilengkapi indikator kinerja terukur.

Dalam kerangka itu, Munafri menyebur RKPD 2027 berfungsi menjembatani arah kebijakan RPJMD dengan pelaksanaan program perangkat daerah, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan umum APBD dan plafon anggaran sementara tahun 2027.

Munafri menekankan empat prinsip utama penyusunan RKPD 2027, yakni teknokratis berbasis data, partisipatif, mencerminkan aspirasi masyarakat, serta disusun secara top-down dan bottom-up dengan mempertimbangkan capaian pembangunan dan kapasitas fiskal daerah.

Ia juga menyoroti pentingnya prinsip keberlanjutan. Program yang telah berjalan harus diperkuat dan dipercepat dampaknya, terutama yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Kota Makassar.

“Kita tidak hanya melanjutkan program secara administratif, tetapi memastikan outcome dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Munafri.

Munafri meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil forum konsultasi publik secara serius dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027. Ia juga menegaskan setiap program harus memiliki ukuran outcome dan dampak yang jelas sesuai target kinerja yang ditetapkan.

Ia optimistis, dengan komitmen dan kolaborasi seluruh pihak, RKPD Kota Makassar 2027 dapat menjadi instrumen efektif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah. (*)