LENSA, LUWU — Gelombang perlawanan rakyat kembali menggema di Kabupaten Luwu. Sejumlah aktivis mahasiswa bersama elemen masyarakat memblokade Jalan Trans Sulawesi tepat di depan Mapolres Luwu, Senin (26/1/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk tekanan politik atas mandeknya pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Blokade jalan ini menjadi penegasan bahwa tuntutan pemekaran wilayah Luwu Raya bukan sekadar wacana elit, melainkan kehendak kolektif rakyat yang terus diperjuangkan melalui aksi-aksi jalanan.

Jenderal Lapangan aksi, Husain, secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera mengambil langkah diskresi guna mempercepat pembentukan Provinsi Luwu Raya.

“Sudah terlalu lama rakyat Luwu Raya dipermainkan. Kami menuntut Presiden Prabowo mengeluarkan diskresi untuk membentuk Provinsi Luwu Raya,” tegas Husain di hadapan massa aksi.

Ia menyebutkan, lambannya respons pemerintah pusat terhadap aspirasi masyarakat telah memicu kekecewaan yang meluas di berbagai elemen rakyat Luwu Raya.

Orator lainnya, Jaya Lobo asal Belopa, menyerukan konsolidasi total seluruh elemen masyarakat Luwu. Menurutnya, perjuangan pemekaran wilayah bukan milik segelintir kelompok, melainkan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Luwu Raya.

“Ini bukan perjuangan mahasiswa semata. Ini adalah perjuangan rakyat Luwu Raya. Tidak ada alasan untuk diam dan terus menunggu,” serunya lantang.

Jaya menegaskan, selama tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya belum direalisasikan, gelombang perlawanan rakyat akan terus berlanjut.

“Perjuangan ini tidak mengenal kata berhenti. Provinsi Luwu Raya adalah harga mati,” katanya.

Di tengah aksi, aktivis Luwu Raya, Noldi, mengajak seluruh peserta mengepalkan tangan kiri sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan dan pembiaran negara atas aspirasi daerah.

“Kepalan tangan ini adalah komitmen perlawanan. Negara harus mendengar suara Luwu Raya,” tegas Noldi.

Sementara itu, aktivis senior sekaligus mantan Ketua PB IPMIL, Adiatma, mengingatkan bahwa kegagalan pemerintah pusat memberikan kepastian politik akan menjadi bukti kegagalan elit dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Jika Januari ini tidak ada kepastian, maka jelas elit kita telah gagal. Rakyat tidak boleh lagi dibuai janji. Provinsi Luwu Raya adalah harga mati,” tegasnya.

Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Luwu dan berlangsung aman serta terkendali, meski tensi tuntutan massa terus mengeras. (*)