LENSA, JAKARTA — Kota Makassar menorehkan capaian penting di penghujung 2025. Pemerintah Kota Makassar bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dinobatkan sebagai penerima Harmony Award 2025 dari Kementerian Agama RI untuk kategori FKUB dengan kinerja terbaik.

 Penghargaan diserahkan dalam acara yang berlangsung di Hotel DoubleTree Hilton Kemayoran, Jakarta, Jumat malam (28/11/2025).

Capaian ini menandai babak baru bagi Makassar yang pada tahun sebelumnya sempat masuk dalam daftar sepuluh kota dengan tingkat intoleransi tinggi versi Setara Institute.

Kini, penghargaan tersebut dipandang sebagai penegasan atas perubahan signifikan yang dilakukan pemerintah kota dan masyarakat sipil.

Sekretaris FKUB Makassar, Usman Sofian, mengatakan penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan formal. Menurut dia, capaian itu merupakan buah dari kerja panjang lintas sektor, pemerintah kota, tokoh agama, hingga komunitas akar rumput.

“Ini hasil kolaborasi yang terus dibangun melalui dialog, penguatan kapasitas, dan konsistensi merawat keberagaman,” kata Usman, Sabtu (29/11/2025).

Ia menegaskan, Makassar kini menjaga keberagaman sebagai “kekuatan pemersatu” yang melibatkan semua golongan, etnis, dan agama.

Sejumlah program menjadi fondasi penilaian Kemenag. FKUB Makassar disebut aktif menjalankan, dialog rutin lintas agama, perempuan, dan pemuda

Sosialisasi regulasi tentang kerukunan,  mediasi konflik pembangunan rumah ibadah, “Ngopi Kerukunan” dan ruang dialog informal antariman.

Ada pula, penyusunan regulasi daerah terkait toleransi, peluncuran aplikasi Makassar Sikatutui untuk pengajuan rekomendasi rumah ibadah, layanan rohani bagi pasien, penyusunan Buku Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama 2025 dan Penyusunan SOP pendirian rumah ibadah, studi tiru dalam dan luar negeri, serta pembentukan agen moderasi beragama di 153 kelurahan.

Semua program tersebut, kata Usman, dijalankan dengan pendekatan Triasi, yaitu literasi, interaksi, dan rekreasi. Pendekatan ini dinilai memperluas ruang dialog sekaligus mempererat relasi antarumat.

Ketua FKUB Makassar, Prof. Arifuddin Ahmad, menyebut penghargaan ini sebagai capaian bersejarah karena Makassar baru pertama kali masuk nominasi dan langsung meraih predikat terbaik. Ia menyebut kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat menjadi kunci.

Dari sisi pemerintah pusat, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa 2025 merupakan tahun dengan skor indeks harmoni nasional tertinggi dalam sejarah, sebuah kondisi yang dinilai selaras dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita harus bersyukur sekaligus bertanggung jawab menjaga harmoni ini. Kerukunan tak mungkin terwujud tanpa kesediaan menerima perbedaan,” ujar Nasaruddin.

Menurut dia, toleransi tidak bermakna menyeragamkan atau menjauhkan yang berbeda, melainkan menjaga kemesraan di tengah keberagaman.

Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, mengatakan Harmony Award menjadi instrumen pendorong pemerintah daerah agar terus berinovasi dalam merawat kerukunan. “Ini bukan sekadar simbol, tetapi pengakuan kerja nyata,” ujarnya.

Bagi Makassar, penghargaan ini dianggap sebagai jawaban atas kritik pada tahun sebelumnya. Setelah dinilai memiliki indeks toleransi rendah, pemerintah kota mempercepat konsolidasi FKUB dan memperluas ruang dialog publik.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, Pemkot Makassar dinilai aktif memperkuat kolaborasi dengan pemuka agama dan organisasi masyarakat. (*)