LENSA, MAKASSAR – Pelaksana tugas atau plt Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) diharapkan orang Sulsel alias “putra daerah”. Hal tersebut diungkapkan oleh politisi senior Partai Golkar, Nurdin Halid (NH) menanggapi Surat Keputusan (SK) pengurus DPD Golkar Sulsel yang berakhir 19 November 2025.

Nurdin Halid menjelaskan bahwa dalam penujukan plt, ada dua pilihan, pertama memperpanjang masa jabatannya ketua sebelumnya dalam hal ini Taufan Pawe (TP) atau menujuk Plt dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Posisi (peraturan organisasi) plt harus setingkat di atasnya. Tapi bisa juga DPP mengambil kebijakan untuk memperpanjang (kepengurusan), itu bisa juga,” kata Nurdin Halid pada wartawan di salah satu rumah makan di Kabupaten Gowa, Jumat (14/11/2025).

Namun jika nantinya pengurus DPP menujuk plt, Anggota DPR RI itu berharap diambil dari pengurus DPP asal Sulsel. Bukan tanpa alasan, menurutnya, jika plt tersebut merupakan putra daerah maka akan lebih mudah dalam menyesuaikan diri.

Apalagi, kata dia, pengurus DPP sekalian senior Golkar saat ini banyak yang bersalah dari Sulsel, seperti Idrus Marham dan Mustafa Raja.

“Sebaiknya (orang Sulsel) supaya tidak perlu lagi ada penyesuaian. Kalau orang daerah kan sudah tahu kondisi daerahnya dan banyak orang Sulsel di sana (DPP Golkar). Antara lain Pak Idrus Marham dan Mustafa Raja, termasuk Arief Rosyid Hasan.

“Sebaiknya (putra daerah) supaya tidak perlu lagi ada penyesuaian. Kalau orang daerah kan sudah tahu kondisi daerah dan banyak orang Sulsel di sana (DPP), antara lain Pak Idrus Marham. Arief juga orang Sulsel tapi itukan di Golkar dia masih junior. Yang senior di sana (DPP) itu Pak Idrus, Mustafa Raja,” sebut Nurdin Halid.

Saat disinggung soal dirinya maju sebagai plt Ketua Golkar Sulsel, Nurdin Halid dengan tegas menolak. Dia mengatakan bahwa dirinya bukan lagi pengurus sehingga tidak bisa jadi plt sebagaimana aturan partai yang berlaku.

“Kalau saya enggak bisa, sayakan sudah bukan di struktur lagi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Nurdin Halid juga mendorong DPP agar sebaiknya mempercepat pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel. Alasannya agar kekosongan jabatan di kepengurusan DPD I Golkar Sulsel tidak begitu lama.

Kalau pun nantinya DPP menujuk plt, maka yang bertugas disebut bisa langsung membentuk kepanitiaan Musda jika jadwalnya sudah ditetapkan.

“Tapi saya mengharapkan sebagai kader senior Golkar supaya plt ini segera melaksanakan Musda sehingga tidak terlalu lama terjadi kekosongan-kekosongan,” pungkasnya. (*)