LENSA, MAKASSAR — Rencana Pemerintah Kota Makassar untuk pembebasan lahan pembangunan jembatan kembar Barombong di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Makassar.

Para wakil rakyat memberikan apresiasi dan support agar pihak eksekutif Pemkot bersama Pemprov dan GMTD kolaborasi percepatan jembatan tersebut agar mengurai kemacetan.

Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, bidang pembangunan, Ray Suryadi Arsyad, menilai langkah tersebut merupakan keputusan strategis yang menjawab persoalan klasik kemacetan di wilayah selatan.

“Langkah pembebasan lahan dan satu jembatan lagi di Barombong itu sudah sangat tepat. Kami mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh,” ujar Ray sapaan akrabnya, Rabu (5/11/2025).

“Tapi, pelaksanaannya harus segera dilakukan. Kalau tidak maka kemacetan di wilayah itu akan terus menjadi masalah besar,” tambah Ray.

Ia menjelaskan, persoalan kemacetan di Barat perbatasan Kota Makassar dan Takalar, bukan hal baru.

Namun, kondisi saat ini disebutnya sudah berada di titik mengkhawatirkan, terutama di ruas jalan utama yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan pesisir selatan.

Arus kendaraan yang tinggi di sekitar Jembatan Barombong setiap pagi dan sore membuat kawasan tersebut menjadi titik kemacetan kronis.

Dia menilai, pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi salah satu penyebab utama.

“Apalagi, Kota Makassar ini sudah lama bergulat dengan kemacetan. Jumlah kendaraan sekarang jauh lebih banyak dari jumlah manusianya,” tuturnya.

“Kendaraan lama masih tetap beroperasi, sementara kendaraan baru terus bertambah setiap hari. Kalau tidak diantisipasi, persoalan ini akan semakin kompleks,” lanjutnya.

Lebih jauh, Ray menilai pembangunan jembatan kembar Barombong bukan hanya untuk menambah kapasitas lalu lintas, melainkan juga untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat mobilitas ekonomi di kawasan selatan Makassar.

Menurutnya, kawasan pesisir seperti Barombong, Tanjung Merdeka, dan sekitarnya memiliki potensi ekonomi yang besar, namun sering terkendala akibat akses jalan yang padat.

Jembatan Barombong ini adalah muara kendaraan dari berbagai arah. Wilayah timur, barat, dan utara punya alternatif jalur, tapi bagian selatan hanya bertumpu di Barombong.

“Jadi, membangun jembatan kembar itu bukan hanya soal mengurai macet, tapi juga membangun konektivitas jangka panjang,” jelasnya.

Politisi Demokrat ini menegaskan, jika proyek ini tidak segera direalisasikan, dampaknya bisa berantai terhadap produktivitas warga dan perekonomian kota secara keseluruhan.

Politikus muda ini menilai fenomena urbanisasi baru yang terjadi di kawasan selatan, terutama di wilayah Galesong dan perbatasan Makassar–Takalar.

Banyak warga yang memilih tinggal di kawasan tersebut karena harga tanah dan rumah yang lebih terjangkau, namun tetap beraktivitas di pusat Kota Makassar.

Sekarang banyak warga Makassar yang bermigrasi ke Galesong karena harga tanah di kota sudah tinggi. Tapi aktivitas mereka tetap di Makassar.

“Itu berarti arus kendaraan dari arah selatan akan terus meningkat. Karena itu, pembangunan jembatan kembar Barombong harus jadi prioritas,” terangnya.

Diketahui, Pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin gerak cepat dalam menangani persoalan kemacetan di kawasan jembatan barombong, Jalan Metro Tanjung Bunga. (*)