LENSA, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan kembar Barombong.

Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menilai kebijakan tersebut merupakan terobosan penting untuk menjawab persoalan klasik kemacetan yang selama bertahun-tahun terjadi di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga hingga Jembatan Barombong, wilayah selatan Kota Makassar.

“Langkah Wali Kota untuk pembebasan lahan dan pembangunan satu jembatan lagi di Barombong itu sangat tepat. Keputusan itu perlu segera direalisasikan dan kami dukung penuh,” ujar Ray, Rabu (5/11/2025).

Politikus Demokrat itu juga menegaskan bahwa percepatan proyek tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang setiap hari menghadapi kemacetan parah di jalur utama tersebut. Namun ia mengingatkan agar proses pembangunan tidak kembali terhambat.

“Kalau tidak segera dikerjakan, kemacetan di sana akan terus menjadi masalah besar,” tegasnya.

Ray menjelaskan bahwa kepadatan lalu lintas di kawasan barat dan selatan Makassar kini semakin mengkhawatirkan. Ruas Metro Tanjung Bunga hingga Barombong hampir setiap pagi dan sore menjadi titik penumpukan kendaraan.

Ia menyebut pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi peningkatan kapasitas jalan menjadi penyebab utama kemacetan.

“Makassar ini sudah lama bergulat dengan macet. Kendaraan lama masih jalan, kendaraan baru terus bertambah. Kalau tidak diantisipasi, persoalannya makin kompleks,” katanya.

Menurut Ray, pembangunan jembatan kembar Barombong tidak hanya menjadi solusi pengurai kemacetan, tetapi juga penguat konektivitas antarwilayah, terutama ke kawasan pesisir selatan seperti Barombong dan Tanjung Merdeka. Proyek ini juga dinilai strategis untuk mendorong aktivitas ekonomi.

“Ini bukan hanya soal mengurai macet, tapi membangun konektivitas jangka panjang,” ungkapnya.

Ray juga menyoroti meningkatnya arus kendaraan dari wilayah selatan, terutama dari Galesong dan kawasan perbatasan Makassar–Takalar. Banyak warga yang tinggal di daerah itu tetapi bekerja di Makassar sehingga volume kendaraan menuju kota terus bertambah.

“Arus kendaraan dari selatan setiap hari makin padat. Jembatan baru ini memang harus jadi prioritas,” ujarnya.

Meski demikian, Ray mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik saja tidak cukup. Pemerintah perlu menyiapkan strategi pengendalian kendaraan bermotor agar kapasitas jalan baru tidak kembali jenuh di masa mendatang.

“Kalau tidak ada pengaturan, sepuluh atau dua puluh tahun lagi jembatan baru itu pun bisa macet,” katanya.

Ia berharap pembangunan jembatan kembar Barombong dapat masuk sebagai prioritas strategis tahun mendatang, dengan pendekatan transportasi yang berkelanjutan.

“Percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan kebijakan mobilitas berkelanjutan agar Makassar tidak terjebak dalam kemacetan jangka panjang,” tutupnya. (*)