LENSA, MAKASSAR – Jadwal Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan hingga kini masih menggantung. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar belum juga mengeluarkan kepastian, membuat dinamika politik internal partai beringin di Sulsel meredup.

Sejumlah nama yang sempat santer digadang-gadang maju sebagai calon Ketua DPD I Golkar Sulsel kini mulai jarang terdengar manuvernya. Sebut saja Munafri Arifuddin (Appi), Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, hingga Ketua Golkar Sulsel petahana, Taufan Pawe. Padahal sebelumnya mereka aktif melakukan safari politik ke DPD II serta sowan ke tokoh senior, termasuk Jusuf Kalla dan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, Kadir Halid, mengakui hingga kini belum ada kepastian jadwal Musda dari DPP.
“Jadwal Musda Golkar belum ada,” singkatnya, Minggu (21/9/2025).

Terkait masa jabatan kepengurusan Taufan Pawe yang disebut-sebut berakhir Agustus lalu, Kadir menegaskan Surat Keputusan (SK) kepengurusan masih berlaku hingga November 2025.
“SK terakhir memang November. Karena SK itu terbit November 2020, jadi masih aktif sampai sekarang,” ujarnya.

Menurutnya, semua mekanisme menunggu instruksi DPP. Jika jadwal sudah turun, barulah DPD I akan membentuk panitia pelaksana Musda. “Tergantung DPP karena mereka yang menentukan. Kalau sudah ada restu, baru Musda bisa dimulai,” kata Kadir.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD I Golkar Sulsel, Lakama Wiyaka, menegaskan pihaknya sudah mendesak DPP agar segera menjadwalkan Musda. Surat resmi pun telah dilayangkan, namun belum dibalas.
“DPD sudah membuat surat resmi meminta penjadwalan. Kami masih menunggu jawaban DPP,” jelas Lakama.

Ia menepis anggapan bahwa ada hambatan di Sulsel. “Tidak ada kendala di sini, berbeda dengan daerah lain,” katanya. Lakama juga menampik isu bahwa Musda akan ditunda karena calon belum memenuhi dukungan.
“Soal itu tidak benar. Di Sulsel tidak ada kendala,” tegasnya.

Adapun isu Musda akan digelar secara aklamasi, Lakama menyebut hal tersebut hanya merupakan harapan umum DPP untuk menjaga soliditas, bukan kebijakan khusus di Sulsel.

“DPP memang berharap aklamasi agar tidak terjadi perpecahan atau kader yang pindah. Tapi itu berlaku nasional, bukan hanya di Sulsel,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa kepengurusan lama tidak bisa diperpanjang setelah SK berakhir. “SK kepengurusan Golkar Sulsel berlaku lima tahun sejak 21 November 2020. Jadi satu-dua bulan ke depan Musda harus ada jadwalnya,” tandas Lakama. (*)