LENSA, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menyiapkan alokasi dana lebih dari Rp5 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 untuk mendukung pesta demokrasi pemilihan Ketua RT dan RW.

Anggaran tersebut diproyeksikan membiayai pemungutan suara di 992 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh kecamatan. Rencana ini menjadi sorotan DPRD Kota Makassar, khususnya Komisi A Bidang Pemerintahan.

Anggota Komisi A, Tri Sulkarnain, menyampaikan kebutuhan dana pemilihan RT/RW telah dibahas sejak rapat monitoring dan evaluasi (monev) triwulan kedua.

Menurutnya, hampir semua kecamatan sudah menyiapkan tambahan anggaran berkisar Rp100 juta hingga Rp200 juta per kecamatan di luar alokasi dari SKPD terkait.

“Kalau soal anggaran pemilihan RT/RW sebenarnya sudah dibicarakan sejak lama. Saat monev, pihak kecamatan sudah melaporkan kesiapan mereka. Anggaran itu tetap disesuaikan dengan kebutuhan pemilihan karena ini dianggap urgent, mendesak, dan tidak bisa ditunda,” kata Tri Sulkarnain.

Ia menambahkan, jika pemilihan tidak digelar tahun ini, anggaran yang sudah disiapkan berpotensi menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Kondisi itu dinilai merugikan masyarakat sekaligus melemahkan komitmen pemerintah dalam memperkuat demokrasi di tingkat paling dasar.

Selain soal anggaran, perdebatan juga muncul mengenai mekanisme pemilihan RW. Tri mengungkapkan adanya keraguan di masyarakat apakah RW dipilih langsung oleh warga atau melalui para Ketua RT.

Namun, ia menegaskan sesuai penjelasan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), mekanisme yang berlaku adalah RT dipilih langsung oleh warga, sedangkan RW dipilih oleh Ketua RT terpilih.

“Ini penting ditegaskan supaya tidak ada lagi kerancuan. Pemilihan RT/RW di Makassar harus menjadi pintu masuk untuk membangun demokrasi yang sehat di tingkat lokal. Karena itu, seluruh aturan pelaksanaan harus rampung dan jelas agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.

Tri juga mengingatkan bahwa dana miliaran rupiah yang digelontorkan tidak boleh terbuang percuma.

“Pemilihan RT/RW yang menjadi wadah partisipasi masyarakat paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, harus berjalan transparan, tertib, dan mampu melahirkan kepemimpinan lokal yang berintegritas,” tegasnya.

Dengan dukungan anggaran besar dan aturan yang sedang difinalisasi, pemilihan RT/RW tahun ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat serta menegaskan posisi Makassar sebagai kota demokratis yang memberi ruang bagi warganya menentukan pemimpin di lingkup paling kecil. (*)