LENSA, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memastikan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat di bidang pendidikan, khususnya pengembangan Sekolah Rakyat.

 Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyebut pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 6 hingga 7 hektar yang akan dibebaskan untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

“Kami menyiapkan lahan sekitar tujuh hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Anggarannya sudah masuk dalam APBD Perubahan 2025 dan APBD pokok 2026. Target pembebasan lahan tahun depan,” kata Munafri, usai menerima kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Sulsel di Balai Kota Makassar, Rabu (17/9/2025).

Munafri menilai konsep Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat sejalan dengan komitmen Pemkot Makassar dalam memperluas akses pendidikan. Terutama bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas dan akses, termasuk di wilayah pulau-pulau.

“Sekolah Rakyat ini sangat positif. Kami ingin anak-anak di wilayah sulit tetap memiliki kesempatan belajar. Karena itu, lokasi pembangunan akan diprioritaskan di daerah kepulauan dan pulau terluar yang selama ini sulit dijangkau,” ujarnya.

Ia menyebut cuaca ekstrem dan medan yang menantang sering menjadi kendala bagi anak-anak di pulau-pulau untuk mengakses sekolah. Karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat di wilayah tersebut diharapkan menjadi solusi permanen.

Saat ini, Pemkot Makassar tengah memetakan dua lokasi yang bisa dioptimalkan sebagai pusat pendidikan berbasis Sekolah Rakyat. Lokasi pertama adalah bekas Badan Diklat milik Pemerintah Provinsi Sulsel, dan yang kedua fasilitas milik Kementerian Sosial di kawasan Salodong, Kecamatan Biringkanaya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Ismu Iskandar, mengapresiasi komitmen Pemkot Makassar dalam mendukung program nasional ini.

Menurutnya, rencana Pemkot untuk memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan kepulauan menunjukkan perhatian serius kepada anak-anak yang selama ini terpinggirkan karena akses terbatas.

“Itu bentuk perhatian dari pemerintah kota terhadap anak-anak di pulau. Tapi tetap, ranah kebijakan Sekolah Rakyat berada di pemerintah pusat. Pemkot berperan sebagai pendukung,” kata Ismu.

Ismu menyampaikan, kunjungannya kali ini membawa dua agenda utama. Pertama, melakukan kajian pengawasan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Makassar. Fokus kajian ini, kata dia, adalah melihat hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah kota, sekaligus mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul.

“Tujuannya memastikan program nasional ini berjalan baik dan tepat sasaran. Kami juga ingin melihat sejauh mana kesiapan Pemkot dalam memberi dukungan, termasuk tantangan yang dihadapi di lapangan,” ujar dia.

Kedua, koordinasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di Makassar. Ismu menilai sejumlah perbaikan yang telah dilakukan Pemkot patut diapresiasi.

“Kami memberi apresiasi tinggi kepada Pak Wali atas berbagai upaya yang telah dilakukan. Harapannya, kualitas pelayanan publik di Makassar bisa meningkat dari tahun ke tahun, apalagi menjelang penilaian opini pelayanan publik dari Ombudsman,” tutur Ismu. (*)