LENSA, MAKASSAR – Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan fasilitas publik yang terdampak bencana sosial direspons cepat oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Sebagai tindak lanjut, gedung utama DPRD Kota Makassar yang terbakar pada 29 Agustus lalu akan direkonstruksi total. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari internal dewan untuk memastikan kelancaran proses pembangunan.

Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, menegaskan pihaknya siap mengawal seluruh proses tersebut.

“Kami dari Sekretariat DPRD Kota Makassar akan mensupport dan memberikan data yang dibutuhkan demi kelancaran mulai dari proses perencanaan dan pembangunan kembali gedung DPRD Makassar,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).

Ia menambahkan, dukungan ini akan selaras dengan arahan dari pemerintah daerah.

“Prinsipnya kami akan mensupport semua langkah cepat dari Kementerian PU, tentu akan terus mendapat petunjuk dan arahan dari Wali Kota Makassar,” kata Andi Rahmat.

Sebelumnya, Menteri PU, Dody, telah menyatakan bahwa instruksi Presiden bersifat cepat dan tepat, sehingga klasifikasi kerusakan harus segera dilakukan untuk penanganan.

“Kementerian PU menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk segera melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas umum yang terdampak,” kata Menteri Dody (9/9).

Keputusan untuk membangun ulang gedung utama DPRD Makassar diambil setelah peninjauan langsung oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dr. Dewi Chomistriana, S.T., M.Sc., bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan pimpinan DPRD.

Menurut Dirjen Dewi, gedung yang diresmikan tahun 1986 itu mengalami kerusakan berat dan dinilai tidak lagi memenuhi standar keamanan modern, seperti standar gempa dan jalur evakuasi.

“Sehingga untuk yang gedung utama, ini akan kami usulkan sesuai dengan usulan Pak Wali, ini akan dilakukan rekonstruksi, jadi pembangunan baru,” jelas Dewi.

Sementara itu, gedung baru di kompleks DPRD yang dibangun tahun 2024 hanya mengalami kerusakan ringan dan akan direhabilitasi segera. Targetnya, bangunan tersebut dapat kembali digunakan pada awal tahun 2026. (*)