LENSA, MAKASSAR – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan ikut menangani pembangunan kembali Gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar pada 29 Agustus 2025 lalu.

Rencana rekonstruksi tersebut dipastikan setelah tinjauan langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Dewi Chomistriana, ke lokasi pada Selasa (16/9/2025).

Dalam kunjungan itu, Dewi didampingi sejumlah pejabat Kementerian PUPR. Rombongan disambut Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. Hadir pula Ketua DPRD Makassar Supratman, Sekretaris DPRD Andi Rahmat Mappatoba, dan jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Kami melihat langsung kondisi terkini. Dari hasil kajian awal, bangunan yang berdiri sejak 1986 mengalami kerusakan berat,” kata Dewi.

Menurutnya, meski secara struktur masih ada bagian yang bisa dipertahankan, namun dari sisi non-struktural gedung tersebut sudah tidak memenuhi standar.

Dewi menjelaskan, standar pembangunan pada era 1980-an sudah berbeda jauh dengan regulasi saat ini, termasuk ketahanan gempa, jalur evakuasi, dan sistem pengamanan kebakaran. Karena itu, ia merekomendasikan rekonstruksi penuh untuk gedung lama.

“Untuk gedung utama yang dibangun tahun 1986, kami usulkan pembangunan baru sesuai usulan Pak Wali Kota,” ujar Dewi.

Sementara itu, bangunan tambahan yang baru selesai dibangun pada 2024 hanya mengalami kerusakan ringan dan bisa difungsikan kembali setelah proses rehabilitasi.

“Gedung 2024 cukup renovasi ringan, tidak perlu diratakan,” tegasnya.

Namun, sebelum pembangunan dimulai, pemerintah daerah harus menyelesaikan proses administrasi, termasuk penghapusan aset lama yang masih tercatat sebagai aset negara.

“Jika rekonstruksi diputuskan, pasti harus diratakan, tetapi syarat penghapusan aset harus diselesaikan dulu,” kata Dewi.

Adapun Hitungan awal biaya rehabilitasi seluruh bangunan yakni diperkirakan mencapai Rp50–Rp55 miliar. Dengan adanya rencana rekonstruksi total, angka tersebut akan berubah signifikan.

Pemerintah Kota Makassar sebelumnya telah mengusulkan pembangunan gedung baru senilai Rp375 miliar dengan konsep bangunan 10 lantai.

“Jumlah lantai dan besaran anggaran final akan ditentukan setelah evaluasi kekuatan struktur selesai, diperkirakan sekitar satu bulan ke depan,” kata Dewi.

Untuk gedung baru yang hanya mengalami kerusakan ringan, Dewi menargetkan rehabilitasi bisa rampung pada Desember 2025 sehingga awal 2026 sudah bisa difungsikan kembali.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik dukungan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan kembali.

Ia menekankan, tragedi kebakaran ini harus menjadi momentum untuk membangun gedung DPRD yang lebih aman dan modern.

“Kami ingin memastikan gedung baru ini tidak hanya menggantikan yang lama, tapi juga memberi rasa aman dan nyaman serta siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang,” ujar Munafri.