LENSA, JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar tengah memantapkan reformasi birokrasi melalui penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menunjukkan komitmen serius dengan berkonsultasi langsung ke Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Dalam pertemuan tersebut, membahas sejumlah aspek strategis kepegawaian seperti promosi jabatan dan tata kelola ASN yang berlandaskan prinsip meritokrasi.

“kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah, kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri.

Munafri menegaskan tekad Pemkot Makassar untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja.

Menurut dia, profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN.

“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegasnya.

Sistem merit yang dimaksud Munafri, menekankan tiga aspek utama, yakni kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa dipengaruhi kedekatan personal, afiliasi politik, atau senioritas semata.

Ia menyebut Pemkot juga mulai memperkuat aspek transformasi digital dalam sistem kepegawaian ASN untuk mempercepat reformasi birokrasi.

“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar bisa berjalan lebih efektif dan sistemik,” ucap Munafri.

Langkah ini mendapat respons positif dari BKN. Kota Makassar ditargetkan menjadi percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit.

Sementara itu, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam implementasi merit system agar ASN mampu menjalankan peran maksimal dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, menyebut pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk pengembangan sistem kepegawaian Makassar. Ia mengatakan bahwa Kepala BKN secara langsung memberi harapan besar agar Makassar dapat memimpin dalam reformasi ASN berbasis merit.

“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” jelas Kamelia.

“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.

Ia menilai sistem merit bukan sekadar sistem promosi jabatan, melainkan alat strategis untuk memetakan potensi dan kapasitas ASN secara objektif. Dengan pemetaan berbasis data dan kinerja, birokrasi diharapkan lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik.

“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah, Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.

“Sistem ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani. Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” sambung Kamelia.

Menurut Kamelia, langkah Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Munafri-Aliyah sejalan dengan agenda nasional reformasi birokrasi. Ia menambahkan bahwa BKN memberi dukungan penuh agar Makassar dapat menjadi model inspiratif bagi kota lain.

“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, tapi BKN secara khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil konkret,” katanya.

Sebagai bentuk konkret, Pemkot Makassar melalui BKD telah menggandeng Ir. H. Juwanda, seorang ahli reformasi birokrasi dan transformasi digital, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi. (*)