LENSA, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya reformasi manajerial dan penguatan kinerja di tubuh PT BPR Kota Makassar Perseroda.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Balai Kota Makassar, Senin (28/7/2025).
Munafri mengatakan, PT BPR sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tak hanya berperan sebagai entitas bisnis, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Ke depan, saya berharap BPR dapat meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Makassar,” kata Munafri.
“BPR harus berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan pemerintah kota sesuai dengan tujuan awal pembentukannya,” tambah dia.
Dalam arahannya, Munafri menyoroti sejumlah aspek yang perlu dibenahi, seperti penyempurnaan struktur organisasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga inovasi berbasis digital.
Ia menyebut, pembenahan tersebut bertujuan melengkapi struktur direksi dan dewan pengawas yang selama ini tidak optimal. “Hal ini akan menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai pemegang saham,” kata Munafri.
Munafri juga mengingatkan pentingnya pengembangan SDM sebagai prioritas. Menurut dia, jika hal ini tidak segera diperhatikan, maka akan menjadi hambatan kinerja di masa mendatang.
“Direksi juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi agar tidak tertinggal,” ujar Munafri.
Ia meminta jajaran direksi untuk segera merumuskan strategi konkret.
“Saya berharap edukasi ini bisa menjadi pijakan untuk memperbaiki semua hal yang disebutkan, sehingga perusahaan mampu meningkatkan kapasitasnya sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi Pemerintah Kota Makassar,” kata Munafri.
Sementara itu, Direktur Utama PT BPR Kota Makassar Perseroda, Ir. Qurani Masiga memaparkan laporan pertanggungjawaban kinerja perusahaan tahun buku 2024.
“Pada rapat hari ini, kami melaporkan pertanggungjawaban yang telah diaudit, sekaligus menyampaikan usulan-usulan strategis terkait pengelolaan perusahaan dan kebijakan pemegang saham,” ujar Qurani.
Ia menyebutkan, total aset perusahaan tahun 2024 mencapai Rp25,947 miliar atau 199,9 persen dari target Rencana Kerja Perusahaan (RKP) sebesar Rp23,738 miliar.
Sementara pendapatan operasional tercatat sebesar Rp3,234 miliar, sedangkan biaya operasional mencapai Rp3,8 miliar—lebih tinggi dibandingkan rencana awal sebesar Rp2,5 miliar.
“Laba buku tahun 2024 tercatat sebesar Rp225 juta. Ini menjadi dasar untuk pembahasan penggunaan laba bersih setelah pajak,” tambah Qurani.
Selain membahas laporan kinerja, RUPS juga mengagendakan penyempurnaan struktur direksi dan dewan pengawas, sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 21 Tahun 2024, serta evaluasi penghasilan jajaran managemen. (*)
Comment