LENSA, MAKASSAR – Kota Makassar masuk dalam radar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu calon penerima program strategis pengelolaan sampah berskala besar, Indonesia Sustainable Waste Management Program (ISWMP).

Namun hingga kini, Makassar belum sepenuhnya memanfaatkan program tersebut.

“Program ini sebenarnya sudah berjalan lama, tapi Makassar belum termasuk yang mengaksesnya,” kata Komang Raka, anggota Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis Kementerian PUPR, saat melakukan paparan di Balai Kota Makassar, Kamis (22/5/2025).

Komang menyebut, ISWMP dirancang untuk menangani sedikitnya 100 ton sampah per hari, dengan nilai investasi hingga Rp100 miliar per lokasi. Sistem ini menawarkan efisiensi tinggi dengan residu maksimal hanya 12 persen, bahkan memungkinkan tanpa residu jika teknologi yang digunakan tepat.

Menurut Komang, pemerintah pusat masih menunggu kesiapan teknis dan administratif dari pemerintah daerah. Ia menambahkan, sejumlah kota seperti Depok, Bandung, Indramayu, Bali, dan Padang sudah lebih dulu menikmati manfaat dari program ini.

“Nanti kami akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah untuk meninjau kesiapan Kota Makassar,” ujarnya.

Program ISWMP mengusung pendekatan circular economy, yakni prinsip ekonomi sirkular yang menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pemerintah daerah bebas memilih teknologi pengolahan sesuai kebutuhan lokal bisa berupa briket, bahan bakar minyak, atau hasil daur ulang lainnya. Sistem ini juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengakui persoalan sampah kini menjadi tantangan mendesak di wilayahnya.

Ia menyebut, TPA mengalami penumpukan parah, sementara delapan unit Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang ada dalam kondisi tidak berfungsi.

“Yang bisa meredam kondisi saat ini adalah bagaimana proses penumpukan di TPA bisa dikelola secara efektif. Makanya kami mencari solusi, termasuk melalui program ISWMP ini,” kata Munafri.

Ia juga menyoroti kondisi Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang sudah menjadi masalah tersendiri. Pemerintah kota, katanya, masih menunggu kelanjutan proyek Waste to Energy (WTE) dari pemerintah pusat, sembari mempersiapkan skema baru pengelolaan berbasis teknologi.

Munafri berencana meminta waktu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membahas masa depan proyek tersebut, termasuk menegosiasikan kembali sejumlah komponen pendanaan dan pelibatan pemerintah daerah secara aktif.

Menurut Munafri, pembangunan pabrik pengolahan sampah tidak bisa dilakukan sembarangan. Lokasinya harus dekat dengan sumber air dan gardu induk listrik. Ia juga mengingatkan bahwa proses penambangan sampah tidak bisa disamakan dengan tambang sumber daya alam karena tingginya potensi kebakaran.

“Daya listrik yang dihasilkan bisa mencapai 20 megawatt, tapi kami masih menunggu regulasi soal harga jual listriknya,” ucapnya.

Munafri mengaku telah bertemu pihak pemenang tender proyek pengolahan sampah. Progresnya, kata dia, sudah cukup jauh. Jika Power Purchase Agreement (PPA) telah diteken, maka pelaksanaan proyek tinggal menunggu eksekusi.

“Kalau belum diteken, maka perlu negosiasi ulang agar proyek tetap relevan dengan kondisi daerah,” kata dia.

Ia mencatat, volume sampah di Makassar mencapai sekitar 1.000 ton per hari, termasuk sampah lama yang masih mengendap di TPA.

“Ini harus dikelola secara terpadu. Kami berharap kunjungan tim dari Kementerian PUPR bisa mempercepat perumusan pola pembangunan TPA yang tepat bagi Makassar,” tutupnya. (*)